Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Kalender Tanam
eproduk

Video Inovasi

Video Lainnya

Waktu Banten

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday187
mod_vvisit_counterYesterday388
mod_vvisit_counterThis week1931
mod_vvisit_counterLast week2510
mod_vvisit_counterThis month8965
mod_vvisit_counterLast month10153
mod_vvisit_counterAll days311189
Keberhasilan Diversifikasi Pangan Tanggung Jawab Bersama PDF Cetak E-mail
Oleh Mewa Ariani   
Kamis, 26 Juni 2008 19:40
Koran Badak Pos - Banten ( 16 – 22 Juni 2008, Hal. 2 )
Oleh : Mewa Ariani (Peneliti Utama)

Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. Upaya diversifikasi pangan sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahuan 50-an. Namun sampai sekarang upaya tersebut masih sulit terwujud. Belajar dari pengalaman, Kebijakan diversifikasi pangan kedepan harus mengacu pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 68 tentang Ketahanan Pangan, yaitu dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal serta ditetapkan oleh Menteri atau kepala Lembaga pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Ini berarti keberhasilan diversifikasi pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Kenaikan harga beberapa pangan yang termasuk kelompok “sembako” akhir-akhir ini mengusik semua orang terutama kaum miskin yang sebagian besar pendapatannya dibelanjakan untuk pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap hari dan pemenuhannya menjadi hak asasi setiap orang. Sering terjadi gejolak politik karena dipicu oleh kelangkaan dan naiknya harga pangan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pangan bukan sekedar komoditas ekonomi tetapi juga menjadi komoditas politik yang memiliki dimensi sosial yang luas.
Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar (215 juta orang), masalah pangan selalu merupakan masalah yang sensitif. Apalagi pertumbuhan penduduk di Indonesia masih besar (1,3 %/tahun) akan berdampak tidak hanya pada aspek pendidikan, pekerjaan tetapi juga pangan. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Diversifikasi atau keanekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. Dari segi fisiologis, manusia untuk dapat hidup aktif dan sehat memerlukan lebih 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI.

Program diversifikasi pangan
Upaya diversifikasi pangan sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahuan 50-an. Tahun 1952, Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor resah soal kecenderungan meningkatnya konsumsi beras. Ia berkata : tiap tahun zonder kecuali zonder pause. Zonder ampun soal beras ini akan datang, cressendo makin hebat, makin lama makin sengit. Tambahnya penduduk makin cepat, itu tidak diimbangi dengan bertambahnya persediaan makanan yang cepat pula. Pada tahun 60-an, dilaksanakan berbagai program diantaranya Applied Nutrition Programme (ANP) dan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang merupakan bantuan dari badan pangan dunia.
Pada era orde baru, mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan “Tekad”. Pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan kebijakan diversifikasi pangan melalui Inpres No.20 dengan penekanan pendayagunaan tanaman sagu dan pengembangan industri sagu khususnya di KTI. Karena pengembangan diversifikasi dari pangan seperti sagu, jagung, garut dan lainnya terasa lamban, pemerintah menugaskan perusahaan swasta untuk mengembangkan industri mie instan.
Banyak sekali kebijakan atau program yang terkait dengan diversifikasi pangan yang digulirkan oleh pemerintah orde baru. Gerakan Sadar Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Program Diversifikasi Pangan dan Gizi yang dikenal dengan DPG oleh Departemen Pertanian (1993-1998) dan lain-lain. Dari sisi kelembagaan, pada tahun 1989 pada Kabinet Pembangunan VI juga dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pangan yang meluncurkan slogan ”Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI)”. Dan yang terakhir, lahirlah Undang-undang no. 7 tentang Pangan pada tahun 1996.
Pada era Kabinet Gotong Royong dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin langsung oleh Presiden dan selanjutnya muncul Kepres No. 68 tentang Ketahanan Pangan. Dalam kepres tersebut , pasal 9 disebutkan bahwa diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Diversifikasi pangan dilakukan dengan meningkatkan keanekaragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tetap konsisten untuk mewujudkan diversifikasi pangan melalui kebijakan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 dan pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005. Perkembangan terakhir, pemerintah akan mengeluarkan Inpres tentang percepatan diversifikasi pangan yang diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 dengan indikasi tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 100.

Sudahkan sesuai harapan
Diversifikasi konsumsi pangan pada dasarnya memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan, menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Secara implisit, upaya diversifikasi konsumsi pangan dapat diidentikkan dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, kualitas pangan akan semakin baik. Oleh karena itu dimensi diversifikasi pangan tidak hanya terbatas pada pada diversifikasi konsumsi pangan pokok saja untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga makanan pendamping. Memang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pengetahuan, ketersediaan, dukungan kebijakan dan faktor sosial budaya.
Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai potensi pangan yang beragam antar daerah. Ekologi sawah dan tegalan/ladang akan menghasilkan beras, jagung dan umbi-umbian. Seperti di Pulau Jawa dan Sumatera yang mempunyai ekologi tersebut, masyarakatnya juga mengkonsumsi pangan yang dihasilkan. Di KTI, seperti di Papua dan Maluku terdapat ekologi sagu, yang juga berdampak pada pola pangan penduduknya yang dominan sagu. Demikian pula di NTT, masyarakatnya mengkonsumsi jagung sebagai pangan pokok karena yang dihasilkan juga jagung. Pola pangan pokok ditentukan berdasarkan sumbangan energi dari setiap jenis pangan pokok terhadap total energi pangan pokok. Pola pangan pokok beras apabila sumbangan energi dari beras lebih dari 90 % dan pola pangan pokok beras+jenis pangan lain, bila jenis pangan lain menyumbang lebih dari 5 %.
Hasil analisis dengan menggunakan series data Susenas yang dilakukan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, menunjukkan: 1) Semua propinsi di Indonesia pada tahun 1979 mempunyai pola pangan pokok utama beras dan pada tahun 2005 posisi tersebut masih tetap, kalaupun berubah hanya terjadi pada pangan kedua, antara jagung dan umbi-umbian; 2) Di KTI, pola pangan tunggal berupa beras pada tahun 1979 hanya terjadi di satu propinsi (Kalsel), namun pada tahun 1996 sudah menjadi 8 propinsi(Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, NTB, Sulsel, Sulut dan Sulteng); 3) Pada tahun 1993, sebagian besar propinsi mempunyai pola pangan pokok yang sudah mengarah ke pola tunggal yaitu beras. Kecenderungan ini terjadi pada masyarakat kaya dan miskin, dan 4). Pada tahun 2002, pangan pokok kedua masyarakat sudah tidak dari umbi-umbian atau jagung tetapi dari mie. Perubahan ini semakin signifikan pada tahun 2005, semua masyarakat di kota atau desa dan kaya atau miskin hanya mempunyai satu pola pangan pokok yaitu beras+mie.
Tingkat partisipasi konsumsi beras mencapai 100 persen, ini berarti semua masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Tingginya partisipasi ini juga terlihat dari tingginya konsumsi beras. Konsumsi beras memang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun (Tabel 1). Namun demikian dibandingkan dengan jenis pangan lainnya, beras masih merupakan pangan pokok utama. Ini berarti diversifikasi pangan yang diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap beras menunjukkan keberhasilan. Namun menjadi salah arah, karena harapannya masyarakat beralih ke pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu dan jagung tetapi justru beralih ke pangan global yaitu mie instan dan sejenisnya.

Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Pangan Pokok (Kg/kap)
Tahun Beras
Jagung
Terigu
Ubi kayu
Ubi jalar
Sagu
Umbi lain
2002
115,5
3,4
8,5
12,8
2,8
0,3
0,5
2003
109,7
2,8
7,2
12,0
3,3
0,3
0,6
2004
107,0
3,2
7,7
15,1
5,4
,4
0,7
2005
105,2
3,3
8,4
15,0
4,0
0,5
0,6
2006
104,0
3,0
8,2
12,6
3,2
0,5
0,6
Sumber : Susenas,BPS, diolah Badan Ketahanan Pangan

Pendekatan lain yang banyak digunakan oleh pakar pertanian dan gizi dalam mengukur diversifikasi pangan adalah dengan pendekatan konsumsi energi penduduk melalui rumusan Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperkenalkan oleh FAO-RAPA (1989). PPH merupakan komposisi dari kelompok pangan untuk dapat dikonsumsi agar kebutuhan energi dan semua zat gizi tercukupi yang dinyatakan dalam skor. Semakin tinggi skor PPH berarti pangan yang dikonsumsi semakin beragam dan nilai skor tertinggi adalah 100.
Hasil analisis menunjukkan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih bias pada kelompok padi-padian terutama beras. Seharusnya konsumsi energi dari kelompok ini berdasarkan PPH sebesar 50% dari total konsumsi energi, namun kenyataannya masih diatas 60%. Sebaliknya konsumsi pangan yang lain masih lebih rendah dari yang dianjurkan. Kondisi pada tahun 2006, konsumsi umbi-umbian seharusnya 6%, baru 3,1%. Konsumsi pangan hewani baru 50% dari anjuran. Seharusnya kacang-kacangan dan sayur + buah masing-masing 5% dan 6%, namun yang dikonsumsi masyarakat baru 3,3% dan 4,2%. Kondisi pada tahun 2007, konsumsi umbi-umbian umbi-umbian seharusnya 6%, baru 3,1%. Konsumsi pangan hewani baru 65% dari anjuran. Seharusnya kacang-kacangan dan sayur+buah yang dikonsumsi oleh masyarakat 5% dan 6%, namun tahun 2007 baru 3,6% dan 5 %.
Walaupun belum sempurna, keragaman konsumsi pangan masyarakat semakin baik. Pada waktu krisis ekonomi, skor PPH hanya 66,3, namun pada tahun 2004 dan 2005 mencapai 76,8 dan 79,1. Kenaikan harga BBM dua kali pada akhir tahun 2005 berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat pada tahun beriikutnya, skor PPH menjadi 74,9. Dan tahun 2007, skor PPH meningkat menjadi 82,8.

Lambatnya pencapaian
Walaupun upaya mewujudkan diversifikasi pangan sudah dilakukan sejak 50 tahun yang lalu, namun masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diversifikasi pangan yang ditunjukkan oleh skor PPH memang menuju perbaikan. Namun, pangan pokok lokal telah ditinggalkan oleh masyarakat. Mereka beralih ke pola pangan pokok beras dan mie. Sepertinya diversifikasi pangan berjalan lambat karena dalam konsep dan implementasinya banyak menghadapi berbagai kendala.
Pertama. konsep makan dan persepsi terhadap beras yang salah. Masih banyak masyarakat yang mempunyai konsep makan “merasa belum makan kalau belum makan nasi, walaupun sudah mengkonsumsi macam-macam makanan termasuk lontong dan sebaliknya ”merasa sudah makan, walaupun hanya makan nasi dan lauk pauk yang sederhana”. Beras dipandang sebagai komoditas superior atau prestisius, sehingga bagi siapa saja yang mengkonsumsi beras akan memiliki status sosial lebih tinggi. Jagung dan ubikayu sebagai barang inferior yang hanya layak dimakan orang miskin.
Kedua, ketersediaan beras melimpah dan harga beras murah. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perberasan, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Sehingga pertumbuhan produksi beras terus meningkat, dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau masyarakat.
Ketiga, terbatasnya pendapatan masyarakat, sehingga pilihan jenis dan jumlah pangan juga menjadi terbatas. Telah banyak kajian yang menunjukkan kenaikan pendapatan akan menaikkan kuantitas, kualitas dan keragaman pangan bahkan pada pemilihan jenis pangan baru.
Keempat, teknologi pengolahan pangan non beras dan promosinya masih terbatas. Pengembangan teknologi pengolahan diperlukan untuk mempercepat tercapainya diversifikasi pangan. Dengan sentuhan teknologi pengolahan, diharapkan dapat menghasilkan pangan yang lebih bermutu, menarik, disukai dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengolah beras menjadi nasi hanya diperlukan waktu beberapa menit dan bisa menggunakan rice cooker yang sangat praktis. Dapat dibandingkan, misalnya dengan membuat nasi jagung seperti di NTT, memerlukan waktu sampai 2,5 jam. Pengalaman beberapa industri yang mengembangkan pangan alternatif menghadapi kendala utama yaitu biaya pengembangan produk alternatif lebih mahal dibandingkan dengan beras. Promosi pangan lokal juga masih kurang, tidak seperti mie instan.
Kelima, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan tidak konsisten antara program yang satu dengan yang lain. Seperti program diversifikasi pangan telah ditetapkan sejak dulu, yang salah satu tujuannya untuk menurunkan konsumsi beras. Namun pemerintah menetapkan harga beras murah dan pemberian beras miskin di semua wilayah tanpa memperhatikan faktor sosial dan budaya makan setempat. Kemudahan impor gandum untuk diproses menjadi tepung di dalam negeri dan subsidi harga terigu oleh pemerintah yang dulu turut mendorong peningkatan konsumsi produk gandum seperti mie.
Keenam, program diversifikasi pangan selama ini di dominasi oleh pemerintah, kurang partisipasi dari pihak swasta, LSM dan masyarakat. Implementasi program juga lemah, terjebak dalam proyek-proyek yang parsial, tidak berkesinambungan dan tidak sesuai dengan budaya setempat serta perencanaan program/proyek sering bersifat top down. Dan ketujuh, lemahnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait diversifikasi pangan. Belum banyak masyarakat yang mengenal Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang merupakan operasional dari konsep diversifikasi pangan dan sebagai pengganti slogan ”4 Sehat 5 Sempurna”.

Langkah ke depan
Belajar dari pengalaman, Kebijakan diversifikasi pangan kedepan harus mengacu pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 68 tentang Ketahanan Pangan. Dalam peraturan secara eksplisit menyebutkan diversifikasi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal serta ditetapkan oleh Menteri atau kepala Lembaga pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, serta riset dan teknologi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Ini berarti keberhasilan diversifikasi pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan selama ini akan semakin terbatasi oleh kemampuan pemerintah sendiri dalam menjalankan keputusannya yang salah satunya akibat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu dalam konteks diversifikasi pangan, pemerintah melibatkan pemerintah daerah, swasta/industri pangan, LSM dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada tataran operasional ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu pula dikembangkan pemahaman bahwa keberhasilan diversifikasi pangan di daerah adalah tanggung jawab mereka.
Implementasinya, membuat kesepakatan bersama dituangkan dalam road map, yang dimotori oleh Dewan Ketahanan Pangan. Dalam road map tersebut memuat strategi, program, langkah-langkah sumber dana, siapa mengerjakan apa, dan lainnya secara lengkap. Kemudian dijabarkan dan diimplementasikan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan.
Program peningkatan produksi pangan diperluas jenis pangannya dengan memasukkan pangan lokal yang telah berkembang di setiap daerah seperti keladi, sagu, garut dan lainnya. Pemanfaatan teknologi pertanian spesifik lokasi akan mampu meningkatkan produktivitas pangan lokal dan memberi insentif pendapatan kepada petani. Selain itu, perlu dilakukan pencatatan secara rutin sehingga perkembangan produksi pangan lokal dapat dimonitor dengan baik.
Pengembangan riset dan pendayagunaan teknologi pangan yang menghasilkan aneka produk olahan pangan akan menjadi faktor menentukan keberhasilan proses diversifikasi pangan. Dan hal ini merupakan tanggung jawab para industriawan yang bergerak dibidang pangan dengan melibatkan petani sebagai penyedia bahan baku. Peran pemerintah hanya memberi dukungan dalam bentuk fasilitas peraturan misalnya. Setiap daerah mempunyai makanan tradisional yang khas yang yang bahan bakunya diperoleh dari daerahnya. Ini potensi besar yang harus dikembangkan dengan sentuhan teknologi agar produk yang dihasilkan mempunyai cita rasa sesuai selera masyarakat, dikemas dengan baik dan harga yang terjangkau.
Dan yang terakhir, dilakukan penyadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang bergizi, beragam, berimbang melalui model Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Dukungan program komunikasi bersifat terpadu, sistematis, efektif dan terus-menerus perlu dilakukan dengan melibatkan media elektronik, koran dan lainnya serta semua elemen masyarakat. Proses pengenalan dan menumbuhkan kecintaan pada pangan lokal dan beragam jenis pangan dilakukan sejak dini, anak usia sekolah dapat melalui kantin, kurikulum. Pengenalan juga dapat dilakukan pada pertemuan-pertemuan seperti rapat dan hajatan.
LAST_UPDATED2
 

Success Story

Joomla Templates by JoomlaVision.com